Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PDF Print E-mail
Written by Muhammad Ichsan   

"Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Menjaga Integritas Pejabat dan Pegawai Pemerintah"

Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukan bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun. Disisi lain kualitas pengendalian internal juga bisa mewujudkan kemanan dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut mulai dari tingkatan pemimpinan organisasi (top magement) hingga pegawai di tingkat paling bawah (lower / operational management).

Untuk mengembangkan suatu struktur pengendalian intern yang semakin baik, maka berbagai organisasi profesi akuntansi dan audit telah membentuk suatu organisasi yang dikenal dengan nama : The Committe of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. COSO (1992 : 9) dalam laporannya menyebutkan rumusan pengendalian intern sebagai berikut :

“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following categories : effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations”.

Struktur pengendalian intern COSO dikenal sebagai Kerangka Kerja Pengendalian Internal yang Terintegrasi (COSO – Internal Control – Integrated Framework) yang terdiri dari 5 (lima) komponen sebagai berikut :

  1. Lingkungan Pengendalian (control environment)
  2. Penilaian Resiko (risk assesment)
  3. Aktivitas Pengendalian (control activities)
  4. Informasi dan Komunikasi (information and communication)
  5. Pemantauan (monitoring)

Kelima komponen pengendalian internal dalam COSO tersebut digambarkan oleh Larry F. Konrath (2002 : 208) sebagai berikut :


Sementara Elder dkk (2010 : 294) menggambarkan struktur pengenalian internal COSO sebagai berikut :


Menyikapi perkembangan ini, Pemerintah telah mengadopsi struktur pengenalian intern COSO kedalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagaimana komponen dalam COSO, maka dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu :

  1. Lingkungan Pengendalian
  2. Penilaian Resiko
  3. Kegiatan Pengendalian
  4. Informasi dan Komunikasi
  5. Pemantauan Pengendalian Intern

PP No. 60 tahun 2008 ini juga merupakan pelaksanaan dari amanat yang ada dalam Pasal 58 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sementara teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawab dari setiap Instansi Pemerintah (IP), baik yang ada di Pemerintah (Pusat) maupun di Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam pasal 2 PP No. 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri / pimpinan lembaga, gubernur dan bupati / walilkota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP maka PP No. 60 tahun 2008, dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana tertuang dalam pasal 45 ayat 3, maka setiap Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengujian atas kualitas SPIP. Pengujian kualitas pengendalian intern harus dilakukan dalam tingkatan umum yaitu untuk tingkatan organisasi Instansi Pemeirntah secara keseluruhan, maupun dalam tingkatan yang lebih rendah atau khusus seperti pengendalian intern untuk suatu unit, fungsi, atau proses yang ada atau berjalan dalam Instansi Pemerintah tersebut.

Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah, seyogyanya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka reformasi birokrasi. Dengan kualitas pengendalian intern yang semakin baik maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

< Sebelumnya Berikutnya >

 

Performance Motivation

Time management

Calendar

Last month December 2014 Next month
S M T W T F S
week 49 1 2 3 4 5 6
week 50 7 8 9 10 11 12 13
week 51 14 15 16 17 18 19 20
week 52 21 22 23 24 25 26 27
week 1 28 29 30 31

Archive


SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH


Reformasi pengelolaan keuangan negara Terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyiapan infrastruktur sistem keuangan baik berupa hardware maupun software dan penyiapan sumberdaya manusia termasuk penataan struktur tata organisasi pemerintahan. Dari aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru, diantaranya adalah : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara dilakukan perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement).

Dalam hal laporan keuangan, berdasarkan pada PP 71 tahun 2010 setiap instansi pemerintahan harus menjalankan sistem akuntansi agar dapat menyajikan Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (financial reports) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

BALANCED SCORECARD

Balanced Scorecard (BSC) merupakan konsep manajemen strategis yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. BSC mencoba merencanakan dan mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari berbagai perspektif dengan fokus pada keberhasilan implementasi strategy organisasi.

BSC menyarankan agar perngukuran kinerja minimal dilakukan dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal bisnis proses dan perspektif pembelajaran.

PERFORMANCE BUDGET

Performance Budget

Anggaran Kinerja (performance budget) muncul sebagai jawaban atas kelemahan sistem penganggaran tradisional yang berbentuk line item budget dan bersifat incremantalis. Anggaran kinerja menekankan bahwa besaran anggaran yang disusun harus benar-benar didasarkan pada potensi dan target-target kinerja yang akan dicapai oleh organisasi.

Anggaran kinerja sangat memperhatian time value of money, yang berarti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis , efisien dan efektive. Dalam anggaran kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktivitas pengelolaan sumberdaya keuangan merupakan suatu keharusn, yang setidaknya terdiri dari target kinerja input, output dan outcomes.

SIMSPM

SIMSPM Dashboard

SIMSPM tm adalah Sistem Informasi Manajemen Standar Pelayanan Minimal, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan pengukuran kinerja standar pelayanan, di suatu organisasi / suatu unit dalam organisasi, atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan (pelanggan).

Dengan SIMSPM tm maka target (standar) kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dapat dimonitor pencapaiannnya setiap saat.