Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan PDF Print
Written by Muhammad Ichsan   

"Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan : Pondasi Bagi Penerapan Akuntansi Biaya"

Reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Dengan ditetapkanya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrula telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetpkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 6 PP No. 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) - nya menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dan ayat (3) - nya menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP No. 71 Tahun 2010.

Dengan telah ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan, dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan, jika dibandingkan dengan PP No. 24 tahun 2005, yaitu sebagai berikut :

Laporan operasi (LO) sejatinya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dengan basis akrual, sementara LRA yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (LPA) disusun dengan menggunakan basis kas. LO ini jika merujuk pada PP No. 24 tahun 2005 dapat dipersamakan dengan Laporan Kinerja Keuangan (LKK). Dan LO ini jika disandingkan dengan Laporan Keuangan di organisasi bisnis dapat dipersamakan dengan Laporan Laba (Rugi) (income statement).

Dibalik proses penyusunan dan penetapan SAP berbasis akrual yang penuh liku-liku dan adanya kontroversi penggunaan basis akrual di organisasi pemerintahan. Penerapan basis akrual di organisasi pemerintahan dapat dilihat dari segi manfaat yang dapat diperoleh oleh pemerintah yaitu :

  1. Membantu pelaksanaan konsep pusat pertanggungjawaban (responsibility center)
  2. Membuka peluang untuk menerapkan prinsip cost against revenue

  3. Memberikan pondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk atau pelayanan yang lebih baik
  4. Memberikan sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap produk dan atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

  5. Analisa keekonomisan dan keefesienan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik
  6. Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah
  7. Meningkatkan kualitas standar analisis biaya (SAB) bukan lagi hanya sekedar standar analisis belanja (SABe)
  8. Membantu penerapan pendekatan anggaran kinerja (performance budget) dan mind term expenditure framework (MTEF) dalam penganggaran

Setelah basis akrual mulai dapat diterapkan dengan baik, disitu mulai terbuka pintu bagi para akuntan keuangan dan akuntan manajemen untuk mulai menerapkan akuntansi biaya atau manajemen biaya. Sehingga bagian dari tujuan pengelolaan keuangan negara yang efisien, ekonomis, dan transparan dapat semakin diwujudkan. Karena sampai saat ini masih ada pertanyaan besar yang belum mendapatkan jawabannya yaitu apakah subsidi yang diberikan pemerintah hanya terfokus pada bahan bakar minyak? Apakah pelayanan lain dari pemerintah seperti pembuatan KTP, SIM dan pelayanan lainnya tidak pernah diberikan subsidi? Ataukah “jangan-jangan” ada subsidi tersembunyi (hidden subsidized) dari setiap produk dan atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetapi karena tidak dapat dihitung maka subsidi tersebut menjadi tidak terlihat.

Perhitungan biaya produk dan atau pelayanan yang tepat merupakan jawaban untuk dapat melihat besaran dan jenis subsidi yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Perhitungan tersebut nantinya bukan semata-mata ditujukan untuk menghapus subsidi dengan menaikkan harga atau tarif dari produk dan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perhitungan tersebut pertama-tama harus digunakan untuk menganalisa kemampuan keuangan negara, dengan menganalisa biaya-biaya yang terkait dengan produk dan atau pelayanan tersebut. Untuk kemudian dilakukan analisa terhadap berbagai alternatif pembiayaannnya tanpa memberatkan masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Inilah sejatinya yang ingin dituju dari penerapan anggaran berbasis kinerja, yang perlu didukung oleh akuntansi berbasis akrual.

Penerapan basis akrual memang menyajikan tantangan yang cukup besar baik dari segi kesiapan peraturan teknis pelaksanaan, struktur dan infrastruktur organisasi pemerintahan, budaya, sistem dan prosedur, hingga kesiapan dari sumberdaya manusianya. Semua elemen tersebut perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan sehingga basis akrual dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

< Sebelumnya Berikutnya >

 

Performance Motivation

Time management

Calendar

Last month September 2014 Next month
S M T W T F S
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Archive


SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH


Reformasi pengelolaan keuangan negara Terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyiapan infrastruktur sistem keuangan baik berupa hardware maupun software dan penyiapan sumberdaya manusia termasuk penataan struktur tata organisasi pemerintahan. Dari aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru, diantaranya adalah : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara dilakukan perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement).

Dalam hal laporan keuangan, berdasarkan pada PP 71 tahun 2010 setiap instansi pemerintahan harus menjalankan sistem akuntansi agar dapat menyajikan Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (financial reports) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

BALANCED SCORECARD

Balanced Scorecard (BSC) merupakan konsep manajemen strategis yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. BSC mencoba merencanakan dan mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari berbagai perspektif dengan fokus pada keberhasilan implementasi strategy organisasi.

BSC menyarankan agar perngukuran kinerja minimal dilakukan dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal bisnis proses dan perspektif pembelajaran.

PERFORMANCE BUDGET

Performance Budget

Anggaran Kinerja (performance budget) muncul sebagai jawaban atas kelemahan sistem penganggaran tradisional yang berbentuk line item budget dan bersifat incremantalis. Anggaran kinerja menekankan bahwa besaran anggaran yang disusun harus benar-benar didasarkan pada potensi dan target-target kinerja yang akan dicapai oleh organisasi.

Anggaran kinerja sangat memperhatian time value of money, yang berarti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis , efisien dan efektive. Dalam anggaran kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktivitas pengelolaan sumberdaya keuangan merupakan suatu keharusn, yang setidaknya terdiri dari target kinerja input, output dan outcomes.

SIMSPM

SIMSPM Dashboard

SIMSPM tm adalah Sistem Informasi Manajemen Standar Pelayanan Minimal, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan pengukuran kinerja standar pelayanan, di suatu organisasi / suatu unit dalam organisasi, atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan (pelanggan).

Dengan SIMSPM tm maka target (standar) kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dapat dimonitor pencapaiannnya setiap saat.